Keputusan Presiden Prabowo untuk menunjuk Mayor Teddy memicu pro dan kontra.
Sebagian kalangan menilai bahwa penunjukan ini merupakan wujud dari kepercayaan penuh Prabowo terhadap loyalitas dan kapabilitas Mayor Teddy, yang selama empat tahun terakhir mendampinginya dalam berbagai kegiatan, termasuk kampanye Pemilihan Presiden 2024.
Kerja keras Mayor Teddy diakui saat dia dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Raider 328/Dirgahayu pada Februari 2024.
Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan apakah jabatan ini terlalu besar untuk seorang perwira menengah TNI.
Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi politik Prabowo untuk memperkuat posisinya dengan mempercayakan jabatan-jabatan penting kepada orang-orang yang loyal dan dekat dengannya.
Hal ini menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial dan kalangan pengamat politik.
Meski demikian, belum ada penjelasan resmi dari pihak Istana atau TNI Angkatan Darat mengenai status Mayor Teddy.
Publik masih menunggu kepastian apakah Mayor Teddy akan melanjutkan karier militernya atau mengundurkan diri dari TNI.
Reaksi Istana: Menunggu Keputusan Selanjutnya
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta publik untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait status Mayor Teddy.
Ia menegaskan bahwa segala sesuatunya akan diputuskan berdasarkan aturan yang berlaku.
"Tadi sudah saya jawab, ditunggu saja tanggal mainnya," ujar Prasetyo singkat kepada wartawan yang bertanya mengenai status Mayor Teddy, apakah tetap berkarier di militer atau akan pensiun.
Keputusan ini menjadi penting, karena akan menentukan arah karier Mayor Teddy ke depan, serta memberikan kepastian hukum terkait pengangkatan perwira militer ke jabatan sipil.
Jika mengikuti aturan yang ada, Mayor Teddy harus memilih antara melanjutkan karier di TNI atau mengemban tugas baru sebagai Sekretaris Kabinet.
Penunjukan Sekretaris Kabinet: Tradisi Baru di Era Prabowo?
Penunjukan Mayor Teddy sebagai Seskab juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai tradisi pengangkatan Seskab di pemerintahan.
Dalam sejarah Indonesia, posisi ini biasanya diisi oleh tokoh-tokoh sipil atau politisi senior yang memiliki pengalaman di pemerintahan.
Misalnya, Pramono Anung, yang menjabat sebagai Seskab di era Presiden Joko Widodo, adalah seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).