Alur pelaksanaan ujian pun telah diatur dengan baik. Setiap peserta melewati beberapa pos sebelum memasuki ruang ujian, yaitu Pos Registrasi Kehadiran, Pos Penitipan Barang, Pos Pemeriksaan Badan, dan Pos Registrasi PIN.
Setelah melewati semua tahapan tersebut, peserta baru bisa menuju ruang tunggu dan kemudian memasuki ruang ujian.
Proses ini dirancang untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan ujian.
Ketua Panitia Pelaksana SKD CPNS Kemenkumham Sumsel, Rahmi Widhiyanti, menyatakan bahwa sejauh ini pelaksanaan ujian berjalan dengan kondusif.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran peserta tepat waktu. Rahmi menghimbau kepada semua peserta untuk hadir setidaknya 90 menit sebelum waktu ujian dimulai.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96
BACA JUGA:Hari ke-9 SKD CPNS Kemenkumham Sumsel, Ini Peraih Nilai Tertinggi Formasi Penjaga Tahanan!
Hal ini bertujuan untuk menghindari keterlambatan yang sering terjadi, terutama di kalangan peserta putra.
"Proses yang harus dilalui peserta cukup panjang, mulai dari registrasi hingga memasuki ruang CAT. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan," tegasnya.
Rahmi juga menambahkan bahwa panitia berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta, demi kelancaran pelaksanaan seleksi ini.
Pelaksanaan SKD CPNS ini memiliki dampak yang signifikan, baik bagi peserta maupun bagi instansi pemerintah yang membutuhkan pegawai yang berkualitas.
Proses seleksi yang ketat diharapkan dapat menghasilkan calon pegawai negeri yang kompeten dan siap untuk mengemban tugas-tugas pemerintahan.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Sediakan Layanan Informasi dan Pengaduan Seleksi CPNS
BACA JUGA:Sebanyak 980 Peserta CPNS Kemenkumham Sumsel tahun 2024 Gagal Ikuti SKD
Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi CPNS, terutama di jabatan-jabatan strategis seperti penjaga tahanan wanita, menunjukkan bahwa sektor publik tetap menjadi pilihan karir yang menjanjikan.
Ini menjadi peluang bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam pelayanan publik dan pembangunan negara.