Provinsi ini dirancang mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Sibolga.
Dengan luas wilayah 12.750 kilometer persegi, provinsi ini dihuni oleh sekitar 1,32 juta jiwa.
Ibukota diusulkan berada di Siborong-borong, Tarutung, atau Sibolga. Wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan.
2. Provinsi Kepulauan Nias
Provinsi ini mencakup lima wilayah, yaitu Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Gunungsitoli, dengan total populasi sekitar 890 ribu jiwa di atas wilayah seluas 5.620 kilometer persegi.
Kota Gunungsitoli direncanakan sebagai ibukota. Pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan perekonomian berbasis kelautan.
3. Provinsi Sumatera Tenggara
Juga dikenal dengan nama Sumatera Barat Laut atau Sumatera Barat Utara, provinsi ini mencakup wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas.
Dengan luas 20.080 kilometer persegi, provinsi ini dihuni oleh sekitar 1,53 juta jiwa. Ibukota dan nama resmi masih dalam pembahasan.
4. Provinsi Sumatera Timur
Wilayah ini meliputi Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan.
Kota Tanjung Balai diusulkan menjadi ibukota. Potensi utama provinsi ini berada pada sektor perdagangan, pertanian, dan perikanan.
5. Provinsi Toba Raya
Provinsi ini mencakup 10 kabupaten/kota, termasuk Pematang Siantar, Samosir, Toba Samosir, Karo, Simalungun, Pakpak Barat, Dairi, Tarutung, dan Humbang Hasundutan.
Salah satu kekuatan utamanya adalah pengelolaan kawasan wisata Danau Toba yang telah diakui UNESCO sebagai Global Geopark.
Sumatera Utara Pasca Pemekaran
Jika pemekaran ini terwujud, Provinsi Sumatera Utara akan menyisakan enam wilayah: tiga kota (Medan, Binjai, Tebing Tinggi) dan tiga kabupaten (Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai).
Wilayah ini tetap menjadi pusat ekonomi, industri, dan budaya Melayu, yang diperkaya oleh warisan Kesultanan Deli dan Kerajaan Aru.
Namun, pemekaran ini tidak lepas dari tantangan, seperti pembagian anggaran, penentuan ibukota, dan penguatan struktur pemerintahan.
Selain itu, moratorium DOB yang belum dicabut menjadi penghambat utama.
Harapan dan Prospek Masa Depan
Masyarakat berharap pembentukan lima provinsi baru ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah, serta meningkatkan pelayanan publik.