“Kami berkomitmen untuk mewujudkan energi terbarukan dan hijau,” tegasnya.
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia juga menunjukkan solidaritas global dengan menyumbang US$30 juta (sekitar Rp477 miliar) kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kontroversi dan Tantangan Pembangunan IKN
Meskipun Presiden Prabowo menegaskan pentingnya IKN sebagai solusi menghadapi perubahan iklim, proyek ini tetap menuai kritik dari berbagai pihak.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Luas IKN Nusantara Ternyata Tiga Kali Luas Negara Singapura
Kelompok lingkungan seperti Forest Watch Indonesia (FWI) menyoroti dampak pembangunan terhadap masyarakat adat dan kerusakan lingkungan di sekitar kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Ladang dan sawah warga hancur. Itu adalah sumber penghidupan mereka,” kata Anggi Putra Prayoga, Manajer Kampanye dan Intervensi FWI.
Desa Bukit Harapan menjadi salah satu contoh wilayah yang terkena dampak, dengan warganya tak lagi memiliki hak tinggal atau akses ke lahan mereka.
Rencana Strategis Pemerintah Prabowo
Di tengah kontroversi, pemerintah di bawah Presiden Prabowo berkomitmen menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu empat hingga lima tahun.
BACA JUGA:Robby Mutasi dan Kini Bertugas di Rupbasan Baturaja
BACA JUGA:Apindo Pertanyakan Target Pasar untuk Investasi di IKN Nusantara
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut fokus utama adalah pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan, termasuk fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, beserta perumahan aparatur sipil negara (ASN).
“Targetnya empat-lima tahun ke depan, IKN sudah berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan,” ujar AHY.
Meski demikian, perpindahan status ibu kota secara resmi masih menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) oleh Prabowo.