Laporan bisa disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten atau provinsi.
BACA JUGA:Airlangga Hartarto: Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Respons Kebijakan Kenaikan UMP 2025
BACA JUGA:Benarkah KPU Kumpulkan Nomor WA Penduduk? Begini Penjelasan Lengkapnya
“Kami memiliki mekanisme pengawasan yang memungkinkan pekerja melaporkan langsung kepada pengawas ketenagakerjaan. Pengaduan ini akan kami tindaklanjuti dengan cepat,” ujarnya.
Pihak Kemenaker juga menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada pekerja yang melapor, serta memastikan bahwa pengusaha yang melanggar aturan mendapatkan sanksi sesuai hukum.
Langkah Menuju Kebijakan Jangka Panjang
Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 merupakan langkah awal pemerintah dalam menjawab keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengupahan.
Aturan ini hanya berlaku untuk tahun 2025, sementara pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan pengupahan jangka panjang.
BACA JUGA:Buat Sanitasi Aman, Perumda Tirta Musi Dorong Gunakan Layanan Sedot Lumpur Tinja Terjadwal
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pengusaha dan serikat pekerja untuk merumuskan formula pengupahan yang lebih berkelanjutan.
"Kami membutuhkan waktu untuk menyusun aturan ini karena melibatkan banyak variabel dan membutuhkan pembahasan mendalam bersama berbagai pihak," jelas Yassierli.
Ia juga mengindikasikan bahwa kebijakan jangka panjang ini kemungkinan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau regulasi lain yang memiliki daya ikat lebih kuat.
Harapan Pekerja dan Pengusaha
Bagi pekerja, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan atas hak mereka dan meningkatkan daya beli masyarakat.
BACA JUGA:Peringati Hari Sumpah Pemuda, PLN Goes to Campus Dorong SDM Unggul dalam Mendukung Reneweble Energy
Sementara itu, pengusaha diimbau untuk mendukung kebijakan ini dengan mematuhi aturan yang berlaku.