"Jika sudah ada niat, maka itu pasti akan terjadi. Namun, jika kita bekerja berdasarkan perencanaan dan pengawasan yang baik, insya Allah korupsi dapat dihindari," tambahnya.
BACA JUGA:Proyek Normalisasi dan Pembangunan Talud Sungai Kelekar Tuai Pro Kontra
BACA JUGA:Imbau Masyarakat Laporkan Dugaan Pungli, Kepala BPN Prabumulih: Akan Saya Tindak Tegas
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk aktif berkoordinasi dengan Kejaksaan, Polres, serta BPKP dalam mengawasi penggunaan anggaran.
Selain itu Elman menuturkan, dalam upaya pencegahan korupsi, Inspektorat Daerah Prabumulih juga memiliki peran penting.
Elman menegaskan bahwa Inspektorat harus aktif melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
"Kita harus memastikan bahwa setiap proses penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
BACA JUGA:Serap Aspirasi Masyarakat, Anggota DPRD Prabumulih Gelar Reses Perdana
Sementara, Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Sofyan Antonius AK, juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya pencegahan korupsi.
Sofyan menegaskan bahwa BPKP membuka diri untuk konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memerlukan bantuan terkait penggunaan anggaran.
"Kami siap membantu dalam hal konsultasi, karena pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama," ungkap Sofyan.
Ia menjelaskan bahwa BPKP berperan penting dalam penanganan korupsi, berfungsi sebagai saksi ahli dan melakukan audit investigasi untuk menghitung kerugian negara.
Dengan adanya koordinasi antara OPD dan BPKP, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir.