“Sulit bagi PDI-P diintervensi pihak luar. Di PDI-P tak mungkin ada yang berani menampakkan dirinya dekat dengan Jokowi,” tegas Adi.
BACA JUGA:Megawati Sebut Ada Pihak Ingin Kacaukan Kongres PDIP 2025, Tantangannya Menggemparkan
Pernyataan ini merujuk pada dinamika hubungan antara PDI-P dengan Presiden Joko Widodo, yang meskipun berasal dari partai yang sama, sering kali dikaitkan dengan upaya pihak tertentu untuk memengaruhi struktur internal PDI-P.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam keterangannya menyebut Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.
Kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku, eks calon legislatif PDI-P, yang memberikan suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dengan tujuan memuluskan langkahnya ke DPR.
Sebagian uang suap Harun Masiku diduga berasal dari Hasto. Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Harun.
BACA JUGA:Muncul Spanduk PDIP Partai Ilegal: Siapa Dalang di Balik Aksi Kontroversial Ini?
BACA JUGA:PDIP Pertimbangkan Paslon Baru di Pangkalpinang dan Bangka pada Pilkada Ulang 2025
Penetapan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada pihak-pihak dalam tubuh PDI-P yang mencoba menghalangi kerja KPK.
Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan upaya untuk mengacak-acak partainya.
Ia mengaitkan hal ini dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya menyebut bahwa PDI-P akan menghadapi gangguan menjelang Kongres VI partai tahun depan.
“Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan,” ujar Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).
BACA JUGA:Jokowi Tegaskan Dirinya 'Partai Perorangan' Usai Disebut Tak Lagi Bagian dari PDIP
BACA JUGA:PDIP Bakal Pecat 27 Kader: Termasuk Jokowi dan Gibran? Pengumuman Resmi 17 Desember 2024
Adi Prayitno menyarankan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, segera mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak kasus ini.