Menanggapi ancaman tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Emran Thabrani, M.Si., didampingi Kabag Tapem, Drs. H. Asarli Manudin, mencoba meredam situasi dengan memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran Plt Bupati.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kabupaten Muba Pecah Menjadi Empat Wilayah Daerah Otonomi Baru
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Masa Depan Kabupaten Pantai Timur Pisah dari OKI
Menurutnya, ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
"Kami di sini hanya menerima disposisi dari Plt Bupati untuk menghadiri audiensi ini. Plt Bupati memiliki kegiatan lain yang bertepatan dengan jadwal audiensi PMDOB R2L," jelas Emran.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih baik. "Kita semua di sini ingin menjernihkan masalah ini.
Kegiatan ini kita skor dahulu, dan ayo sama-sama kita melapor ke Bupati di Balai," tambahnya.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kabupaten Lahat Pecah 3, Bentuk Kikim Area dan Besemah
Ancaman PMDOB R2L untuk menjadi oposisi menciptakan dinamika baru dalam politik lokal Kabupaten Muara Enim.
Langkah ini dapat memengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam wilayah yang diusulkan menjadi Kabupaten Rambang Lubai Lematang.
Sebagai perkumpulan yang mewakili aspirasi masyarakat dari berbagai desa, PMDOB R2L menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Tidak hanya menyuarakan kekecewaan, mereka juga membawa misi penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan layanan publik dapat lebih merata melalui pembentukan DOB.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Wacana Provinsi Jawa Selatan dan Kebumen sebagai Ibu Kota
BACA JUGA:Wamendagri: 337 Usulan Pemekaran Wilayah, Termasuk di Jawa Barat, dalam Kajian Pemerintah
Namun, ancaman oposisi ini juga dapat membuka ruang dialog lebih lanjut antara kedua belah pihak.