Sebagai kota mandiri, Praya dapat lebih fokus pada pengembangan sektor ekonomi unggulannya, sehingga pertumbuhan wilayah dapat terjadi secara lebih merata.
Tantangan Pemekaran
Meskipun memiliki banyak potensi, usulan pemekaran ini juga menghadapi beberapa tantangan:
Kesiapan Infrastruktur Administrasi
Pemekaran membutuhkan persiapan gedung perkantoran, SDM pemerintahan, dan sistem birokrasi yang efisien.
Pendanaan Awal
Untuk mendukung operasional awal sebagai daerah otonom, Kota Praya memerlukan dana yang cukup besar. Hal ini memerlukan dukungan pemerintah pusat dan provinsi.
Restu Politik dan Moratorium DOB
Usulan pemekaran harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih berlaku bisa menjadi hambatan.
Wacana pemekaran Kota Praya telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Mereka melihat potensi besar yang dapat digali jika Praya berdiri sendiri.
Namun, proses ini juga memerlukan kajian mendalam dan komunikasi yang intensif dengan masyarakat untuk memastikan bahwa pemekaran benar-benar memberikan manfaat nyata.
Jika pemekaran ini terealisasi, Kota Praya diharapkan dapat menjadi contoh sukses pemekaran wilayah di Indonesia.
Dengan memanfaatkan potensi ekonominya yang besar, Praya bisa berkembang menjadi kota modern yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi Lombok, tetapi juga NTB secara keseluruhan.
Pemekaran ini juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Usulan pemekaran Kota Praya dari Kabupaten Lombok Tengah merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, serta persiapan yang matang, Kota Praya memiliki peluang besar untuk menjadi daerah otonom yang mandiri dan berdaya saing.
Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Muncul Usulan Provinsi Baru, Sekda NTB Angkat Bicara.
Wacana pemekaran wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencuat di tengah masyarakat.
Isu yang berkembang menyebutkan bahwa Provinsi NTB berpotensi dipecah menjadi tiga provinsi baru.