PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Calon Kabupaten Manggarai Barat Daya Andalkan Wisata Alam.
Usulan pemekaran wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengemuka dengan rencana pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Daya.
Calon kabupaten baru ini diproyeksikan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di wilayah barat daya Manggarai yang dikenal kaya akan potensi alamnya.
Wacana ini menjadi sorotan banyak pihak, baik dari pemerintah daerah, masyarakat setempat, hingga para penggiat pariwisata yang optimis dengan dampak positifnya.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Potensi Sumber Daya Alam Calon Kabupaten Pahungalodu
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Menuju Kabupaten Sumba Selatan, Tantangan dan Harapan
Kabupaten Manggarai Barat sebagai wilayah asal dari calon Kabupaten Manggarai Barat Daya telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai sektor, terutama pariwisata.
Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, telah menjadi ikon wisata dunia yang terkenal sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo.
Namun, pesatnya perkembangan di Labuan Bajo membuat kebutuhan untuk pemerataan pembangunan semakin mendesak, khususnya di wilayah barat daya Manggarai yang sering terpinggirkan.
Pemekaran wilayah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan memberdayakan potensi sumber daya alam di daerah-daerah yang belum tergarap maksimal.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Calon Kabupaten Sumba Timur Jaya Permudah Pelayanan Publik
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Wilayah NTT Berganti Nama Menjadi Provinsi Kupang Raya
Dengan luas wilayah sekitar 90 km² dan penduduk yang diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa, Kabupaten Manggarai Barat Daya diharapkan mampu menjadi daerah otonomi baru yang mandiri dan berdaya saing.
Calon Kabupaten Manggarai Barat Daya akan terdiri dari lima kecamatan. Meski demikian, ibu kota kabupaten ini masih belum ditentukan.
Penentuan ibu kota akan menjadi salah satu agenda utama dalam proses pemekaran, mengingat pentingnya lokasi strategis untuk menunjang aktivitas pemerintahan dan perekonomian.