Selain itu, kebakaran hutan yang sering terjadi di Kalimantan Tengah memberikan dampak buruk tidak hanya bagi kesehatan masyarakat tetapi juga bagi kualitas udara regional.
Pemerintah daerah baru nantinya harus merumuskan kebijakan yang ramah lingkungan, seperti memperketat izin perkebunan, melaksanakan program reboisasi, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha, juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah ini.
Rencana pemekaran ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang berharap pada percepatan pembangunan.
Mereka menilai bahwa dengan wilayah administrasi yang lebih kecil, pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Namun, sejumlah kendala juga harus diantisipasi. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola pemerintahan baru.
Selain itu, pembentukan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan membutuhkan anggaran besar.
Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa pendanaan pemekaran tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi juga melibatkan investasi dari sektor swasta.
Solusi dan Harapan
Untuk mengatasi berbagai tantangan, langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah daerah baru harus merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM) yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana
Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kebijakan seperti penanaman kembali hutan yang rusak dan pelaksanaan pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi.
Peningkatan Kapasitas SDM Lokal
Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja lokal menjadi prioritas untuk mendukung operasional pemerintahan baru.