Meski memiliki banyak potensi, pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak lepas dari berbagai tantangan.
Salah satu yang paling mendasar adalah kesiapan infrastruktur.
Sebagai calon provinsi baru, Luwu Raya perlu memastikan bahwa fasilitas seperti kantor pemerintahan, jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan sudah memadai.
Selain itu, sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan besar.
Provinsi baru membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas untuk menjalankan roda pemerintahan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa SDM yang tersedia mampu mendukung operasional provinsi baru dengan profesionalisme dan kompetensi yang memadai.
Dukungan dari pemerintah pusat juga menjadi kunci keberhasilan pemekaran ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan utama.
Namun, jika Luwu Raya mampu menunjukkan kesiapan dan potensi besar yang dimilikinya, peluang untuk disetujui oleh pemerintah pusat tetap terbuka.
Gagasan pembentukan Provinsi Luwu Raya menjadi simbol aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata.
Dengan luas wilayah yang strategis, kekayaan alam yang melimpah, serta dukungan masyarakat, Luwu Raya memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi mandiri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Namun, proses pemekaran ini harus disertai dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat.
Jika tantangan yang ada dapat diatasi, maka Luwu Raya bukan hanya menjadi provinsi baru di Sulawesi Selatan, tetapi juga model sukses pemekaran wilayah di Indonesia.
Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Usulan Pembentukan 2 Provinsi Baru untuk Pemerataan Ekonomi.
Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas wilayah sekitar 14.500 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, menjadi pusat perhatian dengan adanya wacana pemekaran wilayah menjadi dua provinsi baru.
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di kawasan yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan tantangan geografis yang signifikan.