Wilayah-wilayah di Sulawesi Timur memiliki keunikan budaya dan kekayaan sumber daya yang harus dilestarikan.
Namun, belum ada jaminan bahwa pembentukan provinsi baru akan mampu menjaga keseimbangan ini secara optimal.
Selain kendala internal, kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah sejak 2009 juga menjadi penghalang besar.
Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap usulan pemekaran wilayah dipertimbangkan secara matang dan memenuhi kriteria yang ketat.
Meski kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kegagalan administrasi di daerah baru, hal ini juga memperlambat proses pemekaran wilayah yang sebenarnya memiliki potensi.
Kegagalan dan penundaan pemekaran Sulawesi Timur telah memberikan dampak signifikan bagi wilayah-wilayah yang diusulkan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun pemerintahan.
Beberapa dampak yang dapat dirasakan antara lain:
Kesenjangan Pembangunan:
Wilayah-wilayah yang diusulkan untuk menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Timur masih menghadapi kesenjangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain di Sulawesi Tengah.
Hal ini terlihat dari infrastruktur yang belum memadai, termasuk jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
Minimnya Investasi:
Penundaan pemekaran juga berdampak pada rendahnya minat investasi di wilayah ini.
Calon provinsi baru sering kali dianggap belum memiliki daya tarik yang cukup bagi investor karena infrastruktur dasar yang belum optimal.
Keterbatasan Pelayanan Publik:
Keterbatasan anggaran dan fokus pemerintah daerah induk membuat pelayanan publik di wilayah-wilayah ini tidak maksimal.
Masyarakat masih harus menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik.