Kopra, cengkeh, dan pala merupakan hasil pertanian utama yang telah menjadi komoditas ekspor sejak zaman kolonial.
Pengembangan industri hilir dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.
Sumber Daya Alam
Beberapa kawasan di Nusa Utara memiliki potensi energi panas bumi dan sumber daya tambang yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Tantangan Pemekaran
Meskipun memiliki potensi besar, pembentukan Provinsi Nusa Utara menghadapi beberapa kendala, di antaranya:
Keterbatasan Infrastruktur
Konektivitas antar pulau masih mengandalkan transportasi laut yang belum sepenuhnya memadai.
Pelabuhan dan bandara perlu ditingkatkan agar mobilitas penduduk dan barang lebih efisien.
Dukungan Anggaran dan SDM
Pembentukan provinsi baru membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
Ketersediaan tenaga kerja terampil di sektor pemerintahan dan ekonomi masih perlu ditingkatkan.
Moratorium Pemekaran
Pemerintah pusat masih menerapkan kebijakan moratorium terhadap pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Perjuangan untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri menjadi tantangan tersendiri.
Wacana pembentukan Provinsi Nusa Utara mendapat dukungan luas dari masyarakat dan tokoh daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi maritim yang besar, Nusa Utara berpeluang menjadi provinsi baru yang maju dan mandiri.
Namun, tantangan infrastruktur, kebijakan pemekaran, serta kesiapan anggaran harus menjadi perhatian utama agar pemekaran ini tidak justru menimbulkan permasalahan baru.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, Provinsi Nusa Utara dapat menjadi salah satu daerah otonomi baru yang sukses di Indonesia.
Dengan kajian yang matang dan dukungan kebijakan pemerintah, Provinsi Nusa Utara berpotensi menjadi daerah otonomi baru yang mandiri dan berkembang pesat di masa depan.
Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Calon Provinsi Seribu Megalit Poso Andalkan Pariwisata Alam.