Salah satu tantangan utama adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih diterapkan oleh pemerintah pusat.
Kebijakan ini membuat banyak usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) tertunda dalam proses pengesahannya.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran daerah juga menjadi faktor yang harus diperhatikan.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa calon Kabupaten Natuna Selatan memiliki kapasitas yang memadai dalam hal pemerintahan dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangat diperlukan sebelum pemekaran ini dapat diwujudkan.
Masyarakat Natuna Selatan menyambut baik usulan pemekaran ini dan berharap dapat segera terealisasi.
Mereka berharap bahwa dengan status sebagai kabupaten sendiri, pembangunan dapat lebih cepat dan pemerataan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut.
"Kami ingin pembangunan lebih merata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dengan menjadi kabupaten sendiri, kami berharap anggaran pembangunan bisa lebih besar dan lebih efektif digunakan untuk kepentingan masyarakat Natuna Selatan," kata seorang warga setempat.
Sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor maritim dan pariwisata, Natuna Selatan dapat berkembang menjadi daerah yang lebih maju jika mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
Dengan perencanaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, pemekaran Kabupaten Natuna Selatan diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini.
Dengan adanya upaya pemekaran ini, masyarakat berharap agar pembangunan di wilayah Natuna Selatan dapat lebih maju dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.
Semua pihak kini menanti keputusan pemerintah pusat untuk merealisasikan aspirasi masyarakat Natuna Selatan yang ingin mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik.