Meskipun bukan merupakan ibu kota provinsi, sebagai kawasan ekonomi khusus, Batam telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Penetapan Batam sebagai Kawasan Industri yang dikelola oleh BP Batam didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973.
Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam sebagai kotamadya yang diurus oleh Pemerintah Kota (Pemkot), terjadi tumpang tindih kebijakan antara BP Batam dan Pemkot Batam.
Dualisme kepemimpinan dan kebijakan ini telah menyebabkan kondisi ekonomi Batam stagnan, sehingga wacana untuk menyaingi Malaysia dan Singapura belum dapat terwujud hingga saat ini.
Mantan Presiden BJ Habibie pernah menyarankan agar Kota Batam dijadikan provinsi baru, yaitu Provinsi Batam.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau: Menuju Pembentukan Tujuh Kabupaten Baru
Menurutnya, lokasi strategis Batam di Selat Singapura seharusnya dimanfaatkan secara optimal.
Namun, untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) seperti provinsi, diperlukan pemenuhan persyaratan tertentu, termasuk minimal memiliki lima kabupaten atau kota.
Artinya, Kota Batam saat ini harus melakukan pemekaran wilayah dengan membentuk kabupaten dan kota baru untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Selain itu, pembentukan DOB juga memerlukan persetujuan dari DPRD Kota Batam dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebelum diajukan ke Presiden.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: 5 Kabupaten Siap Gabung Provinsi Natuna Anambas
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Calon Kabupaten Cukuh Bandak Fokus Optimalisasi Potensi Lokal
Ada usulan untuk membentuk lima daerah otonomi baru sebagai hasil pemekaran Kota Batam, yaitu: