Pramono enggan memberikan alasan detail mengenai keikutsertaannya setelah tiga hari kegiatan berlangsung.
BACA JUGA:Pasca Dilantik Teddy Ikuti Retret Kepala Daerah di Magelang
BACA JUGA:53 Kepala Daerah Absen Ikuti Retret: Sikap Kader PDIP dan Imbauan Pemerintah
Namun, ia menegaskan bahwa keputusannya diambil setelah berkomunikasi dengan Megawati dan DPP Partai.
"Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama," ujarnya di Magelang.
Dalam perkembangan terkait, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat tertanggal 24 Februari 2025 dengan nomor 3429/ST/DPP/II/2025 yang berisi penugasan kepada Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai juru bicara partai.
Keduanya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, diberikan mandat untuk menyampaikan informasi dan pandangan resmi partai kepada publik, media, dan pihak terkait.
BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri Instruksikan Tunda Retret: Ini Daftar Kepala Daerah Kader PDIP
BACA JUGA:Jokowi Kritik Instruksi Megawati: Retret Kepala Daerah Adalah Tugas Pemerintahan
Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa mereka harus berkoordinasi dengan Ketua Umum dalam setiap pernyataan yang disampaikan.
Penundaan retret ini mencerminkan respons PDIP terhadap situasi politik yang tengah memanas, terutama setelah penahanan Hasto Kristiyanto.
Langkah ini menunjukkan upaya partai untuk menjaga kohesi internal dan merespons apa yang mereka anggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap kadernya.
Selain itu, penunjukan juru bicara baru menandakan strategi komunikasi partai yang lebih terstruktur dalam menghadapi dinamika politik saat ini.
BACA JUGA:Retret Kepala Daerah di Magelang: Antara Instruksi Partai dan Tanggung Jawab Nasional
BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Retret di Akmil Magelang
Publik dan media menyoroti langkah PDIP ini sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan hukum.