Bahkan, Deddy menambahkan bahwa dirinya sebagai anggota DPR pun siap mundur jika itu menjadi langkah terbaik untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA:PAN Resmi Dukung H Arlan dan Frangky Nasril pada Pemilukada Prabumulih 2024
BACA JUGA:Pemilukada 2024, Mantan Wawako Prabumulih 2 Periode Optimis Didukung Partai Nasdem
"DPR juga, supaya adil. Enggak apa-apa, kalau perlu mundur berjamaah, saya siap, supaya sebagai tanggung jawab kita kepada bangsa ini," tegasnya.
Deddy juga menyoroti kemungkinan bahwa jumlah pilkada yang bermasalah sebenarnya lebih dari 60 persen.
Hal ini disebabkan oleh beberapa pasangan calon (paslon) yang memilih untuk tidak mengajukan gugatan ke MK, meskipun mereka mengalami banyak pelanggaran.
"Sebanyak 198 daerah itu bukan berarti tidak bermasalah, either pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan atau orang udah capek," ujarnya.
BACA JUGA:Putusan MK: Pilkada Empat Lawang Diulang, Joncik-Arifai Hadapi HBA-Henny dalam PSU
BACA JUGA:Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Hasil Pilkada 2020 Resmi di Berhentikan
Menurutnya, ada 235 pelaksanaan Pilkada 2024 yang tidak digugat ke MK, namun 35 di antaranya merupakan kandidat tunggal yang melawan kotak kosong.
Kekacauan dalam Pemilu 2024 ini pun mendorong berbagai pihak untuk mendesak perbaikan sistem pemilu di Indonesia.
Beberapa pakar politik dan akademisi menilai bahwa sistem yang ada saat ini sudah tidak lagi efektif dalam menjaga demokrasi yang sehat.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Fajar Santoso, menyatakan bahwa kecurangan dalam pemilu kali ini harus menjadi pelajaran besar bagi Indonesia.
BACA JUGA:KPUD Resmi Tetapkan Edison - Sumarni Sebagai Paslon Bupati/Wabup Muara Enim Terpilih Pilkada 2024
BACA JUGA:MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Ogan Komering Ulu
"Jika kita terus membiarkan sistem ini berjalan tanpa perbaikan, maka kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan semakin menurun," kata Fajar.