Ia juga menekankan bahwa penyelenggara pemilu harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam setiap prosesnya.
Dengan semakin maraknya gugatan hasil pemilu, stabilitas politik di Indonesia pun dipertanyakan.
Banyak daerah yang mengalami ketegangan akibat sengketa pemilu, yang berpotensi memicu konflik sosial.
BACA JUGA:Safari Jumat, Pj Bupati Muba Apresiasi Masyarakat atas Kondusifitas Pilkada
Sementara itu, masyarakat mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu.
Beberapa kelompok masyarakat sipil bahkan sudah mulai menggelar aksi protes di berbagai daerah menuntut keadilan dalam hasil pemilu.
Ketua Yayasan Pemantau Pemilu Bersih, Yulia Anwar, menyatakan bahwa pemerintah harus segera bertindak untuk menyelesaikan permasalahan ini sebelum situasi semakin memburuk.
"Jangan sampai krisis ini merusak stabilitas politik dan ekonomi negara. Keputusan yang tegas harus segera diambil," ujarnya.
Polemik tentang hasil Pemilu 2024 tampaknya masih akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.
Dengan banyaknya gugatan yang masuk ke MK, masyarakat masih menunggu bagaimana proses hukum akan berjalan.
Sementara itu, seruan mundur berjemaah yang dilontarkan Deddy Sitorus bisa menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk lebih bertanggung jawab atas jalannya pemilu di masa depan.
Apakah sistem pemilu Indonesia akan mengalami perubahan besar setelah kekacauan ini? Hanya waktu yang bisa menjawab.