Meskipun pemekaran ini dinilai strategis, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi:
Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB)
Hingga kini, pemerintah pusat masih menerapkan moratorium terhadap pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru. Tanpa pencabutan kebijakan ini, rencana pemekaran Berau sulit terealisasi.
Persetujuan Pemerintah Pusat
Selain moratorium, pembentukan provinsi juga harus mendapatkan persetujuan dari berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan DPR.
Kesiapan Administratif
Pemekaran memerlukan kesiapan infrastruktur, administrasi pemerintahan, dan sumber daya manusia yang memadai.
Pendanaan dan Sumber Daya Finansial
Sebuah provinsi baru harus memiliki sumber pemasukan yang cukup untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan operasional pemerintahan.
Dukungan Masyarakat dan Tokoh Daerah
Proses pemekaran harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat serta tokoh adat dan politik setempat agar dapat berjalan lancar.
Dengan segala potensi yang dimiliki, Provinsi Berau Raya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan.
Sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata akan menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah ini.
Jika perjuangan pemekaran terus berlanjut dan pemerintah pusat membuka kembali peluang pembentukan DOB, bukan tidak mungkin Provinsi Berau Raya akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun mendatang.