Peningkatan Partisipasi Masyarakat:
Wilayah administrasi yang lebih kecil memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan di daerahnya.
Tantangan dan Pertimbangan
Meskipun memiliki berbagai potensi manfaat, pemekaran wilayah juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, seperti:
Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya:
Pembentukan kabupaten baru memerlukan infrastruktur pemerintahan yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan roda pemerintahan.
Pendanaan:
Pemekaran wilayah memerlukan anggaran yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun operasional pemerintahan. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan keuangan yang matang.
Potensi Konflik Sosial:
Perubahan batas wilayah dan pembentukan kabupaten baru dapat memicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik, terutama terkait dengan identitas dan kepentingan masyarakat setempat.
Efektivitas Pemerintahan:
Pemekaran tidak selalu menjamin peningkatan efektivitas pemerintahan. Jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat menambah birokrasi dan menghambat pelayanan publik.