Dorongan untuk pembentukan Kabupaten Bual Timur bukan sekadar wacana elit birokrasi, tetapi juga mendapat sokongan penuh dari masyarakat akar rumput.
Beberapa pertemuan akbar yang melibatkan tokoh adat, pemuda, dan tokoh agama telah digelar di Paleleh dan Bunobogu, yang menyatakan aspirasi agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah dan memberi lampu hijau pada perjuangan ini.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Menanti Kepastian Calon Kabupaten Apau Kayan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan Terus Digaungkan
"Sudah terlalu lama kami tertinggal. Kami butuh kabupaten sendiri agar bisa mempercepat pembangunan. Kami punya potensi, kami punya sumber daya. Tinggal perlu dukungan politik dan administratif," ujar seorang tokoh masyarakat Paleleh, H. Rahmat Tompo, dalam sebuah forum diskusi publik yang diselenggarakan di Balai Desa Bunobogu.
Meski aspirasi dan dukungan telah mengalir deras, perjuangan menuju terbentuknya Kabupaten Bual Timur tentu tidak tanpa tantangan.
Moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kendala utama.
Pemerintah pusat menyatakan bahwa pemekaran harus benar-benar memiliki dasar yang kuat secara administratif, keuangan, dan kesiapan SDM.
Namun demikian, pemerintah daerah dan tokoh pengusul menyatakan bahwa tim teknis sudah disiapkan, bahkan naskah akademik dan proposal usulan pembentukan sudah dalam tahap finalisasi.
Beberapa anggota DPRD Sulawesi Tengah dan DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah juga menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan ini di tingkat nasional.
Harapannya, pemekaran ini bukan hanya menjadi bentuk pemerataan, tetapi juga menjadi contoh sukses pemekaran berbasis partisipasi rakyat.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Jika disetujui dan resmi menjadi kabupaten baru, Bual Timur diprediksi akan mengalami lonjakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Berikut beberapa potensi dampak positifnya:
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui optimalisasi sektor pertanian dan perikanan.
Pembukaan lapangan kerja baru seiring berdirinya instansi pemerintahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.