Mengurangi praktik korupsi, karena pendapatan yang layak dapat mengurangi potensi pelanggaran integritas.
Memperkuat stabilitas fiskal daerah, karena belanja pegawai menjadi lebih terkontrol dan terstandar.
Tanggapan dari Masyarakat dan ASN
Reaksi dari masyarakat dan kalangan ASN beragam. Sebagian besar menyambut baik kebijakan ini, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan tingginya inflasi.
"Kenaikan ini menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap nasib kami sebagai abdi negara. Kami jadi lebih semangat untuk melayani masyarakat," ujar Siti Marwati, seorang guru PNS di Banjarnegara.
Namun, ada juga yang menyoroti perlunya pemerataan tunjangan dan transparansi dalam distribusi tambahan penghasilan agar tidak terjadi kecemburuan antar instansi dan daerah.
Peningkatan kesejahteraan PNS melalui kebijakan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menciptakan ASN yang:
Profesional dan kompeten
Jujur dan bebas dari korupsi
Cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat
Aktif berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan
Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mengkaji dan mengevaluasi sistem penggajian ASN agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang dinamis.