Mereka menilai bahwa pemekaran ini tidak hanya layak secara geografis dan administratif, tapi juga layak secara sosiologis dan politis.
“Kita tidak bisa menutup mata. Aspirasi sudah puluhan tahun. Sekarang saatnya pemerintah provinsi dan pusat mengkaji serius,” ujar salah satu anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan Manggarai Raya.
Beberapa partai politik bahkan dikabarkan mulai menjajaki pembentukan tim khusus untuk mengawal aspirasi ini agar masuk dalam usulan resmi pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat.
Dengan luas wilayah 12.250 km² dan penduduk 85.000 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa terpencil, pelayanan publik tentu menjadi tantangan besar jika tetap bergantung pada kabupaten induk.
Pemekaran menjadi solusi logis agar birokrasi lebih dekat ke masyarakat.
Pembentukan Kabupaten Manggarai Utara bisa menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan utara Flores, sekaligus mengurangi beban administrasi pemerintahan kabupaten induk yang wilayahnya sangat luas.
Masyarakat kini menaruh harapan besar pada pemerintah pusat agar memberi lampu hijau terhadap pembentukan DOB ini.
“Kami bukan ingin memecah-belah, kami hanya ingin dibangun secara adil,” ungkap Ibu Maria Da Silva, seorang guru di Pota.
Aspirasi ini adalah suara dari akar rumput, suara dari wilayah terpinggirkan yang mendambakan perubahan.
Jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan pembangunan yang merata, maka pemekaran seperti Kabupaten Manggarai Utara ini seharusnya mendapat tempat di prioritas pembangunan nasional.