Jakarta, PALPOS.ID - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Audiensi ini disambut hangat oleh Kepala BPHN, Min Usihen, yang sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkum Sumsel di bidang pembinaan hukum. (30/4).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kinerja pembinaan hukum di wilayah yang telah dijalankan dengan baik oleh Kanwil Kemenkum Sumsel, terutama terkait Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Kinerjanya menjadi salah satu yang terbaik, meski dalam perjalanannya masih ditemui tantangan,” ujar Min ketika menyambut jajaran Kemenkum Sumsel di Kantor BPHN, Cililitan, Jakarta Timur.
Min berharap perhatian Kanwil Kemenkum Sumsel terhadap Posbankum dapat menjadi contoh bagi kantor wilayah lainnya.
BACA JUGA:Gerak Cepat! Pemkot Palembang Tertibkan PKL 16 Ilir Demi Normalisasi Saluran dan Jalan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Sejarah dan Masa Depan Daerah Otonomi Baru
Ia menegaskan bahwa program Posbankum merupakan wujud kehadiran negara dalam memastikan akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Evaluasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan memperluas pemerataan akses keadilan.
Melalui kreativitas dan kerja sama, kami yakin target besar dapat tercapai, meski dalam kondisi efisiensi anggaran,” pungkas Kepala BPHN.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato Simamora, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja triwulan pertama tahun 2025.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kaltim: Calon Kota Samarendah Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Baru Penyangga IKN
Ia menilai perlu adanya penguatan dan koordinasi lebih intensif dengan seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkum, terutama dalam pembinaan hukum nasional yang mencakup Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), literasi hukum, serta pembudayaan hukum.
Agato juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Posbankum.
Menurutnya, Posbankum berpotensi menjadi cikal bakal satuan kerja Kemenkum di tingkat kabupaten/kota.