Menurut Eman, selama moratorium pemekaran wilayah belum dicabut secara resmi oleh pemerintah pusat, tekanan publik dan konsolidasi di tingkat daerah harus terus diperkuat agar momentum ini tetap terjaga.
Bupati Bogor sebelumnya, Ade Yasin, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga disebut telah menyetujui pembentukan Kabupaten Bogor Timur sebelum adanya kendala hukum dan pergantian kepemimpinan.
Ini menunjukkan bahwa secara politis, pemekaran ini mendapat dukungan dari level provinsi dan kabupaten.
Kendala Moratorium Pemerintah Pusat
Meskipun semua syarat administratif, geografis, dan sosiologis telah terpenuhi, rencana pemekaran Kabupaten Bogor Timur hingga kini masih terganjal oleh moratorium pembentukan DOB yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014.
Moratorium ini ditetapkan dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas birokrasi.
Namun banyak pihak berpendapat bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Timur justru akan menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang lebih baik, serta menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan.
Harapan Masyarakat dan Langkah Selanjutnya
Antusiasme masyarakat terhadap pemekaran ini sangat tinggi.
Mereka menginginkan pemerintahan yang lebih dekat, cepat merespons, dan mampu menghadirkan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga transportasi yang lebih baik.
Beberapa langkah telah dilakukan oleh Presidium Pembentukan Kabupaten Bogor Timur, mulai dari pemetaan wilayah, penyusunan dokumen kelayakan, hingga konsultasi dengan pemerintah provinsi.
Tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat untuk kemudian dilanjutkan ke tahap legislasi dan pelaksanaan.
Pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Timur bukanlah sekadar ambisi politik lokal, melainkan kebutuhan objektif atas dasar ketimpangan pembangunan, efisiensi pelayanan publik, dan potensi ekonomi daerah yang belum tergarap optimal.
Dengan dukungan masyarakat, akademisi, dan mantan kepala daerah, serta kesiapan administratif yang telah dimiliki, Kabupaten Bogor Timur sudah selayaknya menjadi salah satu prioritas dalam agenda pemekaran wilayah di Indonesia pasca-moratorium.