Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga menganggap bahwa pembatalan mutasi dalam waktu singkat adalah hal yang tidak lazim di TNI.
Ia menilai bahwa keputusan tersebut terkesan tergesa-gesa dan bernuansa politis, terutama karena pengganti Letjen Kunto adalah perwira yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA:Buka Puasa Bersama Forkopimda, TNI-Polri, dan Tokoh Agama, HD: Penting Menjaga Ukhuwah dan Keakraban
Keterkaitan dengan Tuntutan Purnawirawan TNI
Mutasi Letjen Kunto terjadi di tengah munculnya tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Forum ini, yang turut ditandatangani oleh Try Sutrisno, menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai Wapres cacat hukum dan bertentangan dengan konstitusi.
Mereka juga mengkritik Presiden Jokowi atas dugaan intervensi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespons tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah mendengarkan semua masukan dari para senior purnawirawan.
BACA JUGA:Mahasiswa UI Gugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi: Sorotan terhadap Minimnya Partisipasi Publik
BACA JUGA:Menkum Supratman Berdialog dengan Mahasiswa Trisakti tentang RUU TNI
Namun, ia menegaskan bahwa soliditas pemerintahan tidak terganggu oleh isu tersebut.
Opini dan Tulisan Letjen Kunto Sebelumnya
Sebelum dimutasi, Letjen Kunto pernah menulis opini berjudul "Etika Menuju 2024" saat menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi.
Tulisan tersebut mengkritisi kondisi kebangsaan dan pemilu yang akan datang.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menilai bahwa opini tersebut bernuansa politis dan tidak seharusnya disampaikan oleh prajurit militer aktif.