BACA JUGA:TNI-Polri Kompak Gelar Kegiatan Berbagi Takjil
BACA JUGA:Kelompok PNS dan TNI-Polri yang Tidak Berhak Menerima THR ASN 2025
Implikasi terhadap Netralitas TNI
Kasus mutasi dan pembatalan Letjen Kunto menimbulkan kekhawatiran tentang netralitas TNI dalam politik.
Hendardi menekankan bahwa TNI seharusnya menjadi instrumen politik negara yang menjalankan fungsi utama di bidang pertahanan, bukan menjadi alat politik kekuasaan.
Ia juga menyatakan bahwa pembatalan mutasi tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI.
Mutasi dan pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme dan netralitas TNI dalam dinamika politik nasional.
Keputusan-keputusan terkait mutasi perwira tinggi seharusnya didasarkan pada pertimbangan objektif dan mekanisme yang transparan, tanpa intervensi politik.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa TNI harus tetap fokus pada tugas utamanya dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, serta tidak terlibat dalam kepentingan politik kekuasaan.