Kebijakan Ini Bagian dari Percepatan Realisasi APBD
Kebijakan mengenai pinjam pakai lahan ini juga merupakan hasil dari Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kemendagri pada Kamis, 8 Mei 2025.
Rapat ini membahas upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan dihadiri secara virtual oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
BACA JUGA:PLN Siap Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis, Pastikan Kelistrikan Andal
BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo
Tito menegaskan bahwa sinergi antarinstansi dan dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi pusat dan daerah. Untuk program MBG, peran Pemda sangat krusial,” tegasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyambut baik dukungan Kemendagri tersebut.
Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Mendagri Tito atas penerbitan SE terkait peminjaman lahan milik Pemda.
BACA JUGA:Wamenperin : Makan Bergizi Gratis Dongkrak Industri Kecil Menengah
BACA JUGA:Iqbal Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Lancar
Menurut Dadan, keberadaan SPPG di daerah tidak hanya mendukung program MBG dari sisi distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di daerah.
Misalnya, melalui penyediaan bahan pangan lokal, keterlibatan UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja untuk operasional dapur umum.
“SPPG bukan sekadar tempat memasak makanan gratis. Ini adalah simpul ekonomi baru di daerah. Kita bisa kembangkan rantai pasok pangan lokal yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Dadan.
Meski program MBG telah diluncurkan sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan besar.
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Belum Dimulai di OKU, Dinas Pendidikan Tunggu Arahan