Rokok polos tanpa pita cukai menyumbang pelanggaran tertinggi hingga 95,44%, diikuti oleh rokok palsu (1,95%), salah peruntukan atau saltuk (1,13%), bekas (0,51%), dan salah personalisasi atau salson (0,37%).
BACA JUGA:Simpan 1,07 Gram Sabu di Dalam kotak Rokok, Seorang Pemuda di Prabumulih Ditangkap Satresnarkoba
BACA JUGA:Pemerintah Naikkan Harga Jual Eceran Rokok Tahun 2025: Permintaan Pita Cukai Meningkat
Fakta ini menunjukkan bahwa semakin mahal harga rokok legal akibat beban cukai, semakin tinggi pula potensi pasar gelap rokok ilegal yang tidak memberikan kontribusi apa pun kepada negara.
Petani Tembakau: Garda Terdepan Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Dalam berbagai kesempatan, APTI menegaskan bahwa keberadaan petani tembakau tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan identitas ekonomi nasional.
Menurut Agus Parmuji, banyak pihak asing melalui skenario proxy war berusaha melemahkan industri strategis nasional seperti tembakau melalui intervensi kebijakan kesehatan global yang memojokkan industri rokok lokal.
“Kami mendukung visi Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan nasional, termasuk melindungi kedaulatan ekonomi petani tembakau dari intervensi asing. Kaji ulang kebijakan cukai rokok ini adalah langkah nyata melawan dominasi asing di sektor strategis,” pungkas Agus.
Harapan Terakhir: Tangan Presiden Prabowo
Para petani dan pelaku industri kini menaruh harapan besar pada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendengarkan suara rakyat di bawah.
Evaluasi kebijakan cukai rokok yang adil dan proporsional diharapkan bisa menjadi salah satu agenda awal pemerintahan Prabowo-Gibran demi menyelamatkan industri dalam negeri.
“Kami tidak menolak cukai, kami hanya menuntut keadilan agar industri dan petani bisa hidup berdampingan dengan baik. Ini soal keberlangsungan ekonomi rakyat,” tegas salah satu petani di Temanggung.
Solusi dan Rekomendasi: Cukai Berkeadilan, Industri Bertahan
Sejumlah solusi yang diusulkan pemangku kepentingan kepada pemerintah antara lain:
Menetapkan tarif cukai rokok yang stabil untuk jangka menengah-panjang;
Mengklasifikasikan kebijakan cukai berdasarkan kategori industri dan kemampuan pabrikan;