Pentingnya Pelibatan Masyarakat Adat
Pemekaran wilayah di Papua tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat adat.
Dalam konteks pembentukan Kabupaten Maybrat Sau, proses konsultasi publik yang melibatkan tokoh adat, kepala suku, tokoh agama, serta masyarakat akar rumput sangat penting agar pemekaran ini tidak sekadar menjadi kebijakan dari atas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Dalam beberapa diskusi publik yang diadakan di wilayah Ayamaru Timur Jauh dan Aifat Timur, mayoritas masyarakat menyatakan dukungannya terhadap pembentukan DOB baru ini.
Mereka berharap dengan adanya kabupaten baru, anak-anak mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih dekat, serta peluang kerja yang lebih luas.
Dukungan Pemerintah dan Tokoh Masyarakat
Wacana pembentukan Kabupaten Maybrat Sau mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Maybrat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta para tokoh adat dan intelektual lokal.
Salah satu tokoh pemuda Maybrat, Yonas Sagisolo, menegaskan bahwa pemekaran ini adalah bagian dari perjuangan panjang masyarakat Maybrat bagian timur yang selama ini terpinggirkan.
“Kami ingin keadilan pembangunan. Kami tidak menuntut istimewa, tapi kami ingin hidup sejajar dengan saudara kami di Maybrat bagian barat,” ujar Yonas dalam sebuah forum diskusi di Teminabuan.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya juga pernah menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong aspirasi pemekaran wilayah selama memenuhi kriteria administratif, teknis, dan kewilayahan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tantangan: Infrastruktur dan Kesiapan Sumber Daya Manusia
Meskipun potensi Maybrat Sau sangat besar, tantangan yang dihadapi tidak kecil.
Infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antar kampung, jembatan, sekolah, dan puskesmas masih sangat terbatas.
Banyak wilayah hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki berjam-jam atau melalui jalur sungai.
Selain itu, tantangan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian. Tenaga pengajar, tenaga medis, dan aparatur sipil yang berkualitas masih sangat kurang.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan program pendidikan, pelatihan, dan insentif bagi ASN dan profesional yang bersedia ditempatkan di wilayah baru ini.