Jika Banyumasan menjadi provinsi, maka pengelolaan anggaran daerah akan lebih fokus pada pengembangan UMKM dan pertanian lokal.
Kebijakan fiskal dapat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, bukan hanya mengikuti kebijakan umum dari pusat provinsi yang saat ini lebih berfokus pada kawasan Semarang dan Solo.
Meskipun aspirasi pemekaran ini mendapat sambutan luas dari masyarakat, ada beberapa tantangan yang dihadapi.
Salah satunya adalah moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir.
Namun, dalam berbagai forum diskusi, DPR RI dan DPD RI menyatakan bahwa daerah yang sudah memiliki kesiapan administratif, sosial, dan ekonomi, tetap dapat diusulkan secara khusus untuk segera dimekarkan.
Banyumasan dinilai termasuk dalam kategori daerah yang memenuhi syarat tersebut.
Beberapa tokoh lokal, baik dari legislatif maupun tokoh budaya, telah menyuarakan dukungan atas pembentukan Provinsi Banyumasan.
Bahkan, akademisi dan organisasi masyarakat sipil di wilayah ini telah menyusun dokumen kajian akademik untuk diajukan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan.
Harapan Masyarakat Banyumasan
Wacana pemekaran ini tidak hanya tentang pembentukan pemerintahan baru, tetapi juga tentang harapan akan kesejahteraan, kemajuan, dan pengakuan identitas lokal.
Masyarakat Banyumasan ingin ikut menentukan arah pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dengan sumber daya manusia yang tangguh, kekayaan alam melimpah, budaya yang kuat, dan semangat gotong royong yang masih hidup, Banyumasan diyakini akan mampu berdiri sebagai provinsi mandiri yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.
Pembentukan Provinsi Banyumasan adalah cita-cita kolektif yang lahir dari semangat kemandirian, keadilan pembangunan, dan pelestarian budaya lokal.
Dengan ibu kota di Purwokerto dan dukungan dari sembilan kabupaten/kota yang memiliki kesamaan sejarah, budaya, dan ekonomi, Banyumasan siap menjadi kekuatan baru di barat Jawa Tengah.
Kini, semua kembali kepada keberanian politik pemerintah pusat untuk membuka kembali peluang pemekaran wilayah yang berbasis pada kebutuhan dan kesiapan daerah.
Banyumasan bukan hanya siap secara infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga siap secara sosial dan budaya.