Meski prospektif, pemekaran juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah:
Risiko konflik batas wilayah
Keterbatasan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN)
Kebutuhan anggaran yang besar untuk infrastruktur awal
Moratorium DOB oleh pemerintah pusat
Rekomendasi:
Dialog inklusif dan musyawarah adat untuk menentukan batas wilayah yang disepakati.
Pendidikan dan pelatihan ASN lokal untuk meningkatkan kompetensi birokrasi.
Pemetaan potensi wilayah berbasis teknologi untuk perencanaan pembangunan jangka panjang.
Pendekatan politik dan advokasi ke DPR RI serta Kemendagri untuk menjadikan DOB ini prioritas dalam daftar usulan pemekaran pasca moratorium.
Dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan DPR
Sejumlah anggota DPRD Papua Barat Daya telah menyatakan bahwa usulan pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selatan patut dikawal karena berpotensi menjadi ikon pembangunan maritim dan ekowisata berkelanjutan.
Begitu pula Gubernur Papua Barat Daya dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa pemekaran harus berorientasi pada percepatan pelayanan publik, dan bukan hanya sebatas pembentukan daerah administratif baru.
Harapan Warga untuk Masa Depan
Masyarakat di wilayah calon Kabupaten Raja Ampat Selatan menaruh harapan besar bahwa pemekaran ini tidak hanya menjadi janji politik belaka, tapi betul-betul terwujud sebagai cikal bakal pembangunan yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan.
Seorang guru di Misool menuturkan, “Kami tidak ingin anak-anak kami menempuh laut puluhan kilometer hanya untuk belajar ke ibu kota kabupaten. Kami ingin sekolah menengah dan SMK dibangun di dekat kampung, agar generasi muda punya masa depan.”