Sebab, meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan wakil kepala daerah, namun dalam praktik dan peraturan perundang-undangan, jabatan tersebut diakui secara yuridis sebagai bagian dari kepala daerah.
Mahkamah Tegas: Tidak Ada Diskriminasi dan Pelanggaran HAM
Mahkamah juga membantah bahwa ketentuan batas usia ini merupakan bentuk diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa penetapan usia minimum 40 tahun merupakan bentuk pengaturan administratif yang sah, dan telah sesuai dengan prinsip kebijaksanaan pembentuk undang-undang.
Putusan MK secara eksplisit menyatakan bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui pemilu telah masuk dalam cakupan pemaknaan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Dengan demikian, keberatan pemohon tidak memiliki landasan konstitusional yang cukup kuat.
Putusan MK Perkuat Stabilitas Hukum Pemilu 2024
Dengan adanya penegasan kembali dari Mahkamah ini, maka syarat usia capres dan cawapres jelas tidak berubah untuk Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu selanjutnya, kecuali ada perubahan oleh legislator melalui mekanisme revisi undang-undang.
Keputusan ini mempertegas kepastian hukum menjelang tahapan krusial pemilihan presiden dan wakil presiden.
Ketua MK Suhartoyo pun menutup sidang dengan pembacaan amar putusan:
“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.”
Putusan ini mendapat tanggapan beragam dari kalangan masyarakat dan pengamat politik.
Sebagian besar pengamat menilai bahwa MK telah konsisten menjaga prinsip konstitusionalitas dan kehati-hatian, mengingat posisi capres dan cawapres sebagai pemimpin nasional yang membutuhkan pengalaman, kedewasaan, dan rekam jejak publik yang memadai.
Sementara itu, sebagian pihak yang berharap pada keterbukaan politik terhadap generasi muda merasa kecewa karena peluang bagi tokoh-tokoh muda potensial masih terbatas oleh syarat usia.
Namun secara umum, para pakar hukum tata negara menilai bahwa putusan ini harus dihormati, karena telah melalui proses hukum yang terbuka, adil, dan argumentatif.
Dengan putusan terbaru ini, Mahkamah Konstitusi telah memberikan sinyal kuat kepada masyarakat dan para elite politik bahwa aturan main pemilu tidak bisa diubah secara tiba-tiba melalui judicial review tanpa dasar yang kuat.