Menurutnya, keterlibatan langsung dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat membantu kelancaran pelaksanaan program ketahanan pangan.
BACA JUGA:Idul Adha 1446 H, BRI Prabumulih Serahkan Sapi Kurban ke Pemkot dan Rutan
"Bapak Wali Kota sangat support dengan telah melakukan pembukaan lahan dan juga penanaman jagung bersama. Semoga untuk wilayah Kota Prabumulih dapat terus berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, H Arlan, yang hadir langsung di lokasi panen bersama Wakil Wali Kota Franky Nasril, mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah membuka lahan seluas 400 hektar sebagai bagian dari program ketahanan pangan di daerah.
"Prabumulih sudah mengadakan penggarapan lahan seluas 400 hektar.
Dengan lahan seluas itu, ke depan kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dari panen sekarang.
Ini adalah langkah strategis kita dalam mendukung swasembada pangan khususnya komoditas jagung," tuturnya.
Lebih jauh, H Arlan menargetkan akan membuka lahan hingga seluas 1000 hektar untuk mendukung program ketahanan pangan tersebut.
Menurutnya, setelah lahan dibuka, maka seluruh pihak yang menerima bantuan dan akses lahan akan diwajibkan untuk menanam jagung sebagai bentuk kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
"Cak Targetkan 1000 hektar untuk penggarapan lahan ini, setelah digarap baru kita wajibkan untuk menanam jagung ketahanan pangan.
Tidak hanya membuka lahan, tapi juga kita bantu dengan bibit jagung yang berkualitas secara gratis," tegas H Arlan.
Masih kata orang nomor satu di Kota Prabumulih ini, program penggarapan lahan ini tidak hanya berfokus pada satu atau dua wilayah, melainkan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Prabumulih.
Setidaknya ada 6 kecamatan, 12 desa, dan 33 kelurahan yang menjadi target pelaksanaan program ini.
"Kita menyebar program ini di enam kecamatan, 12 desa serta 33 kelurahan yang ada di Kota Prabumulih.
Ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat," paparnya.