Wilayah terpencil membutuhkan investasi besar. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan layanan dasar kesehatan & pendidikan belum merata.
Konflik Identitas Budaya
Pada awalnya ada kesamaan budaya (Besemah) namun masing-masing kabupaten memiliki perbedaan adat. Integrasi sosial dan politik harus ditangani hati-hati agar tidak menimbulkan konflik.
Beban Anggaran Awal
Biaya awal operasional provinsi baru sangat besar: dari gedung pemerintahan, SDM birokrasi, hingga jaringan digital dan logistik administratif.
Validitas Data dan Kajian
Kajian akademik, survei masyarakat, dan model proyeksi harus divalidasi secara akurat, dengan dukungan data statistik yang kredibel, agar dukungan publik dan politik makin kuat.
Kritik & Dukungan
Argumen Pendukung
Pemerataan pembangunan: Wilayah selatan selama ini relatif terabaikan dibanding pusat Jagat Bengkulu.
Pelayanan lebih cepat: Jarak ke ibu kota provinsi bisa ditekan melalui otonomi daerah.
Pusat pertumbuhan baru: Dengan kebijakan fiskal berorientasi lokal, Palapa Selatan dapat menjadi kekuatan ekonomi baru.
Kritik & Skeptisisme
Beban anggaran dan birokrasi: Dewan dan pakar mempertanyakan efektivitas anggaran pembangunan dibanding tambahnya birokrat.
Potensi konflik administratif: Batas wilayah kabupaten–kota perlu finalisasi, terutama di perbatasan dan interdependensi ekonomi.
Hoax & kegamangan publik: Seperti kabar kabupaten Seluma yang akan “pamit” ke Provinsi Palapa Selatan—peringatan bahwa hoaks dapat mengganggu konsolidasi publik.
— Contoh hoax: Wakil Ketua DPRD Seluma, Samsul Aswajar, menyatakan bahwa berita kabupaten Seluma “pamit” adalah hoax dan “belum pernah dibahas”.
Langkah Kebijakan & Strategi
Kajian Mendalam
Penelitian multidisiplin harus mencakup: demografi, ekonomi, budaya, alam, infrastruktur—untuk menyusun roadmap pemekaran.
Dialog Publik
Masyarakat dari unit desa–kecamatan sampai tokoh adat dan agama perlu digelar dialog publik untuk menyamakan visi dan menghindari resistensi sosial.
Pendekatan Infrastruktur Bertahap
Fokus dulu pada proyek prioritas yang berdampak langsung, seperti jalan, telekomunikasi, energi, air, dan sekolah—terutama di daerah terpencil.
Transparansi & Akuntabilitas
Semua tahapan harus terbuka: data kajian, rancangan pembentukan birokrasi, model anggaran, hingga pemantauan penggunaan anggaran publik.
Advocacy Politik
DPRD dan DPR RI tingkat daerah harus menyusun legislatif advokasi untuk membangkitkan dukungan serentak dari pemerintah—baik di tingkat provinsi maupun pusat.