Namun, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap kelangsungan dan keberhasilan kabupaten baru tersebut jika tidak disiapkan dengan matang, terutama terkait aspek ekonomi dan kemandirian fiskal.
“Namun dengan catatan jangan nanti terlantar,” tegasnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian serius Bupati Edison adalah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, PAD merupakan faktor krusial dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah daerah pemekaran.
Jika sebuah kabupaten baru tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai, maka besar kemungkinan daerah tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan secara mandiri.
Edison menyampaikan informasi yang diperolehnya dari hasil reses salah satu anggota DPR RI bahwa daerah hasil pemekaran nantinya akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati selama lima tahun, dan selama masa tersebut, daerah tersebut wajib menunjukkan kemandiriannya dengan menghasilkan PAD minimal Rp 100 miliar.
“Perlu diperhatikan masalah PAD-nya, masalah gaji pegawainya, pembangunannya, karena informasi yang saya dapat dari salah satu DPR RI bahwa pemekaran itu nantinya akan ditunjuk Pj sampai lima tahun dan selama itu daerah pemekaran itu harus menghasilkan Rp 100 miliar,” ungkap Edison.
Jika target PAD tersebut tidak tercapai, Edison menjelaskan, maka daerah pemekaran akan kembali dilebur ke kabupaten induknya.
Hal ini tentu menjadi pukulan berat karena tidak hanya menyangkut kepercayaan masyarakat, tetapi juga efisiensi penggunaan dana negara yang telah dialokasikan untuk pemekaran.
“Kalau berhasil mengumpulkan Rp 100 miliar dalam lima tahun, maka selanjutnya akan dilakukan pemilihan kepala daerah baru.
Itu yang saya dapat informasi kemarin dari hasil reses,” katanya.
Menjawab pertanyaan mengenai apakah saat ini Gelumbang dan beberapa kecamatan sekitarnya memiliki potensi mencapai PAD sebesar Rp 100 miliar dalam lima tahun, Edison menjawab bahwa potensi ada, namun harus dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci sukses daerah pemekaran.
Pemerintah dan masyarakat perlu menggali potensi unggulan, membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk pihak swasta seperti Pertamina yang memiliki operasi di wilayah tersebut.