Puji Sartono menambahkan bahwa pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bergabung dalam Kabupaten Bandar Negara.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bangka Belitung: Usulan Pembentukan Kabupaten Bangka Utara Makin Gacor
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Usulan Pembentukan 7 Kabupaten dan Kota Baru Makin Melaju
Meski nama dan wilayah telah disepakati, proses administrasi pembentukan DOB ini belum sepenuhnya selesai.
Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Lampung, Binarti Bintang, mengonfirmasi bahwa berkas terkait pembentukan Kabupaten Bandar Negara belum diterima oleh pemerintah provinsi.
“Kami telah mendengar informasi mengenai pembentukan Kabupaten Bandar Negara. Namun, persyaratan administratifnya belum masuk ke provinsi. Kemungkinan panitia sedang melengkapi dokumen yang diperlukan,” kata Binarti pada Sabtu, 4 Januari 2025.
Ia menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen administratif sebagai langkah awal untuk memastikan proses pemekaran berjalan sesuai aturan.
Binarti juga berharap Kabupaten Bandar Negara dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Pemekaran Kabupaten Lampung Selatan bukanlah proses yang singkat.
Rencana ini telah melalui berbagai tahapan diskusi dan kajian selama bertahun-tahun.
Dalam RDP yang digelar baru-baru ini, empat usulan nama diajukan, yaitu Natar Agung, Bandar Lampung, Bandar Negara, dan Bandar Husada.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Usulan Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir Masih Belum Padam
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Usulan Pembentukan Kabupaten Kutai Tengah Terus Bergejolak
Setelah melalui diskusi mendalam, nama "Bandar Negara" akhirnya disepakati karena dianggap paling merepresentasikan karakteristik wilayah.