“Kalaupun saat ini ada pemekaran di Papua, seperti dari dua provinsi menjadi lima, itu bukan berarti moratorium DOB dicabut. Pemekaran Papua adalah amanat dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Jadi, konteksnya sangat berbeda,” tambahnya.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bangka Belitung: Usulan Pembentukan Kota Muntok Pisah dari Bangka Barat
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bangka Belitung: Usulan Pembentukan Kabupaten Bangka Utara Makin Gacor
Gagasan Tokoh dan Elemen Masyarakat
Meski demikian, gagasan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tetap menjadi perhatian sejumlah tokoh dan elemen masyarakat di NTB.
Salah satu tokoh yang aktif menyuarakan hal ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.
Sebagai putra asli Sumbawa, Fahri sering mengkampanyekan pentingnya pemekaran untuk percepatan pembangunan di wilayah Pulau Sumbawa.
Dalam beberapa kesempatan, Fahri Hamzah mengajak masyarakat Pulau Sumbawa untuk berdiskusi bersama terkait desain dan masa depan wilayah tersebut.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Usulan Pembentukan 7 Kabupaten dan Kota Baru Makin Melaju
Ia meyakini bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan Indonesia Timur.
“Pulau Sumbawa harus menyala, Bima harus menjadi mercusuar kemajuan Indonesia bagian timur,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa akan membawa dampak positif, terutama dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Dengan luas wilayah dan beragam potensi yang dimiliki, Pulau Sumbawa dianggap layak menjadi provinsi tersendiri.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Usulan Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir Masih Belum Padam
Moratorium DOB Hambatan Utama
Meskipun banyak pihak mendukung, realisasi pemekaran wilayah NTB tidaklah mudah.