“Pemekaran ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami yakin, dengan adanya Kabupaten Kotawaringin Selatan, berbagai masalah yang selama ini dihadapi warga akan lebih cepat diatasi,” ujar salah satu tokoh masyarakat Samuda.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Kapuas Sengaju Terus Berjalan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Wacana Pembentukan Kabupaten Manggarai Utara Semakin Didepan
Potensi Sumber Daya Alam Kotawaringin Selatan
Potensi sumber daya alam Kabupaten Kotawaringin Selatan menjadi salah satu alasan utama wacana pemekaran ini terus didorong.
Dengan kekayaan di sektor pertanian dan kehutanan, daerah ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian lokal.
Sektor pertanian menjadi tulang punggung utama bagi sebagian besar masyarakat di wilayah ini.
Komoditas seperti karet, kelapa sawit, dan padi mendominasi aktivitas ekonomi lokal.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Wacana Pembentukan Kabupaten Pahungalodu Terus Bergerak
Selain itu, kawasan kehutanan di wilayah ini juga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan, baik dalam bentuk pengelolaan hasil hutan secara berkelanjutan maupun sebagai kawasan wisata alam.
Pemerintah daerah berharap, dengan status sebagai kabupaten otonom, Kotawaringin Selatan dapat lebih leluasa dalam mengelola potensi-potensi tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa kekayaan alam ini bisa dikelola secara profesional untuk kepentingan masyarakat lokal, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan,” ujar salah satu anggota tim penggagas pemekaran.
Namun, seperti halnya wacana pemekaran lainnya, pembentukan Kabupaten Kotawaringin Selatan tidak terlepas dari berbagai tantangan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Tantangan Pembentukan Kabupaten Sumba Selatan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Wacana Pembentukan Kabupaten Sumba Timur Jaya Makin Kencang
Perhatian Utama Pemerintah Daerah Baru
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kemampuan pemerintah daerah baru dalam membangun infrastruktur dan menyediakan anggaran yang memadai untuk operasional awal.