Hal ini disampaikan Sumarlan, Koordinator Advokasi Sumsel Bersih. Ia menilai, investasi sebesar ini seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, bukan malah memaksa mereka hengkang dari tanah leluhur yang menjadi sumber hidup sejak turun-temurun.
"Yang dikhawatirkan masyarakat, lahan sudah hilang, kerja di PLTU pun tidak dapat. Akhirnya masyarakat hanya menanggung dampak negatif dari sebuah investasi besar," tutur Sumarlan.
Sumarlan mendesak agar pemerintah daerah segera mengintervensi PT Cakra Bumi Energi.
Ia meminta perusahaan bersikap terbuka, transparan, dan mau mengedepankan musyawarah mufakat dengan masyarakat untuk menentukan harga ganti untung yang layak.
"Terutama untuk lahan yang sudah masuk dalam IUP PT Cakra Bumi Energi, perusahaan harus duduk bersama dengan masyarakat. Supaya mereka bisa menata sumber ekonomi baru dan tidak menjadi korban proyek besar," lanjut Sumarlan.
Ia berharap, proses ini bisa menjadi contoh tata kelola investasi yang berkeadilan sosial. Jangan sampai Sumatera Selatan yang dikenal sebagai salah satu lumbung energi nasional justru menyisakan luka sosial yang dalam.
Kisah warga Desa Tanjung Menang dan Desa Jemenang ini sejatinya menjadi potret buram pembangunan yang kerap mengabaikan dimensi kemanusiaan.
Proyek strategis nasional semestinya berjalan dengan prinsip keberlanjutan, bukan hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Jika suara rakyat tidak lagi menjadi panglima, maka pembangunan sebesar apa pun akan menyisakan bara dalam sekam yang siap meledak kapan saja.
"Kami hanya ingin hidup tenang. Kalau tanah kami diambil, tolong hargai kami secara manusiawi. Supaya kami bisa bangkit lagi, tidak menjadi pengangguran atau justru miskin di tanah sendiri," kata seorang petani sawit yang terlihat menahan tangis.
Kini, seluruh mata masyarakat Sumatera Selatan tertuju pada pemerintah provinsi dan kabupaten, menunggu apakah mereka akan memihak pada kepentingan rakyat atau sekadar menjadi saksi bisu ambisi pembangunan tanpa nurani.