Lokasinya yang strategis dengan akses ke berbagai jalur transportasi darat dan laut menjadikannya ideal untuk pengembangan infrastruktur perdagangan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kota Meulaboh dengan Potensi Strategis
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kabupaten Pidi Sakti Mendukung Pembangunan Daerah
Wilayah ini juga berpotensi menjadi pusat distribusi bagi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dihasilkan oleh wilayah sekitarnya.
Kehadiran Bandar Khalifah diharapkan dapat menarik minat investor lokal maupun luar daerah untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi strategis, seperti pasar modern, pergudangan, dan layanan jasa keuangan.
Selain itu, peningkatan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong wilayah ini sebagai pusat ekonomi baru.
Rencana pembentukan Kabupaten Bandar Khalifah mendapat dukungan yang cukup besar dari masyarakat dan pemangku kepentingan di Aceh Timur.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kabupaten Aceh Raya untuk Meningkatkan Kesejahteraan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Provinsi Samudra Pase Pusat Industri Gas Alam Terbesar
Banyak pihak berharap bahwa pemekaran ini akan membuka peluang kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Aceh juga terus mendorong proses administrasi dan kajian kelayakan untuk mempercepat realisasi pemekaran ini.
Namun, tantangan tetap ada, termasuk kebutuhan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah pusat, seperti kelengkapan dokumen, analisis dampak lingkungan, dan pengaturan batas wilayah yang jelas.
Tantangan Pemekaran Wilayah
Proses pemekaran wilayah tidak pernah terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah anggaran.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Provinsi ABAS dengan Potensi Ekonomi Cukup Menjanjikan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Provinsi ALA Memiliki Kekayaan Alam yang Melimpah
Pembentukan kabupaten baru membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, seperti kantor bupati, gedung DPRD, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.