Rencana pemekaran ini juga disambut baik oleh Afrizal, Asisten I Pemkab Kerinci, yang menyatakan bahwa pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir akan membantu pemerataan pembangunan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kabupaten Selaut Besar Kaya Budaya dan SDA
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kabupaten Singkil Raya Merupakan Kawasan Pesisir
Setelah pemekaran, Kabupaten Kerinci Hilir akan memiliki luas wilayah sekitar 1.762 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 92.000 jiwa.
Mencakup Enam Kecamatan
Jika usulan ini terwujud, Kabupaten Kerinci Hilir akan mencakup enam kecamatan utama: Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Gunung Raya, dan Kecamatan Batang Merangin.
Wilayah ini dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang dengan adanya pemekaran.
Rencana ibukota Kabupaten Kerinci Hilir telah ditetapkan berada di wilayah Semulun Pantai, Kecamatan Bukit Kerman.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya Kaya Potensi Sumber Daya Alam
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara Selatan Membawa Perubahan Positif
Lahan seluas 100 hektare telah disiapkan untuk pembangunan perkantoran terpadu di wilayah tersebut.
Hal ini diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai penjuru kabupaten.
Terkendala Moratorium DOB
Meskipun dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sangat kuat, pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir masih terkendala moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut oleh pemerintah pusat.
Menurut Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Eko Subawo, usulan pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir masih dalam tahap kajian.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kota Kutacane Kawasan Pengembangan Sektor Pertanian
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kabupaten Bandar Khalifah Menjadi Pusat Perdagangan
“Dalam lima tahun terakhir, ada sekitar 380 lebih usulan pembentukan daerah otonomi baru, namun terkendala moratorium.