Usulan pemekaran ini muncul sebagai jawaban atas tantangan yang selama ini dihadapi masyarakat Pakue.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Wacana Pembentukan Provinsi Kalteng Utara Penuh Tantangan
Lokasi geografis yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Kolaka Utara, Lasusua, menjadi salah satu kendala utama dalam mengakses layanan publik.
Pemekaran ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.
Selain itu, dengan menjadi kabupaten mandiri, Pakue diharapkan dapat fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien.
Pemerintah daerah baru nantinya dapat merancang kebijakan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masyarakat lokal, seperti peningkatan infrastruktur pertanian, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan pembukaan akses jalan yang menghubungkan daerah terpencil.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Sejarah dan Arah Masa Depan Daerah Otonomi Baru
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Pembentukan Provinsi Kalteng Selatan Didukung 5 Kabupaten
Namun, wacana pemekaran ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu utama yang harus dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia dan keuangan untuk membentuk pemerintahan baru.
Kabupaten Pakue harus memiliki anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.
Moratorium Pemekaran Daerah
Selain itu, moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat juga menjadi kendala signifikan.
Hingga saat ini, pemerintah pusat masih memperketat pemberian izin pemekaran daerah untuk memastikan DOB yang sudah ada dapat berkembang dengan baik terlebih dahulu.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Beberapa Faktor Kegagalan Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur Belum Penuhi Syarat
Oleh karena itu, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Pakue perlu melakukan advokasi yang kuat agar usulan ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.