Dengan status sebagai daerah otonom, Kota Raha diharapkan mampu menarik lebih banyak investor.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Wacana Pembentukan Kabupaten Pakue Dengan SDA yang Melimpah
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Ini Penyebab Gagalnya Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur
Peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong perputaran ekonomi lokal.
Salah satu alasan utama pemekaran Kota Raha adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari Kabupaten Muna, Kota Raha kerap menghadapi tantangan dalam distribusi anggaran dan pelayanan yang merata.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Rencana Pembentukan 7 Kabupaten Baru Mengurangi Beban Daerah
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Wacana Pembentukan 7 Kabupaten Baru untuk Pelayanan Publik
Dengan menjadi daerah otonom, Kota Raha akan memiliki kendali penuh atas pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan akan lebih mudah diakses dengan adanya pemekaran ini.
Selain itu, pemekaran juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam mengatasi permasalahan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kualitas pendidikan.
Dukungan Tokoh Adat
Usulan pemekaran Kota Raha mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan pemerintah daerah.
Mereka meyakini bahwa pemekaran ini adalah langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Tantangan yang Perlu Diatasi
Namun, seperti halnya pemekaran daerah lainnya, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi.