Proses administrasi pemekaran membutuhkan waktu lama, termasuk penyusunan undang-undang serta pemetaan batas wilayah.
Dalam jangka panjang, pemekaran wilayah di Jawa Barat akan terus menjadi isu strategis yang dibahas oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat.
Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan kebutuhan layanan publik yang semakin kompleks, pemerintah pusat diharapkan segera memberikan kebijakan yang mendukung pemekaran wilayah secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.