MUARA ENIM, PALPOS.ID - Bupati Muara Enim H Edison, menekan-kan kepada tujuh orang pejabat eselon II untuk menduduki jabatan Inspektur, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Direktur Rumah Sakit untuk pengabdian loyalis. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS), Selasa 16 September 2025.
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Hj Sumarni, Ketua TP PKK Hj Heni Pertiwi Edison, para Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Ketujuh pejabat eselon II yang dilantik, antara lain Inspektur Kabupaten Muara Enim Fera Sari SH MH sebelumnya menjabat Sekretaris Inspektorat, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Arman Sarijaya SH MSi jabatan sebelumnya Camat Rambang, Kepala Dinas Perikanan Dr Fredy Febriansyah SSTP MSi jabatan sebelumnya Camat Rambang Niru.
Kemudian, Kepala Dinas Pariwisata Kandar Budizon SKom MM jabatan sebelumnya Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Muara Enim, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eddy Irson ST MSi jabatan sebelumnya Sekretaris Dinas Perdagangan, Sekretaris DPRD Muara Enim Drs Edi Susanto MM jabatan sebelumnya Camat Lawang Kidul dan Direktur RSUD HM Rabain Muara Enim Selamat Oku Asmana SKM MKes jabatan sebelumnya Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.
BACA JUGA:Ketua DPRD Muara Enim Sidak Antrean SPBU
BACA JUGA:Antisipasi Kejahatan Jalanan, Gelar Patroli Malam
Bupati mengucapkan selamat kepada para pejabat Eselon II yang telah dilantik atas torehan prestasi yang berhasil dicapai.
"Dalam dunia birokrasi ASN, mutasi dan promosi merupakan hal biasa. Kalau promosi berarti ada penghargaan dari atasan, begitu juga mutasi perlu penyegaran organisasi," ujar Edison.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu menekankan kepada para pejabat eselon II yang telah dilantik agar mengabdikan diri sebaik mungkin kepada masyarakat dan melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.
"Tingkatkan kinerja dalam rangka pengabdian terhadap negara maupun masyarakat Kabupaten Muara Enim.
BACA JUGA:Kepergok Curi Sawit PTPN IV Siang Hari
BACA JUGA:Ingatkan Siswa Waspada Hoaks dan Kenakalan Remaja
Loyalitas kepada atasan dengan menjalankan semua instruksi yang sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku," pesannya.
Di sisi lain, Bupati mengungkapkan terkait dua jabatan yang sudah dilelang namun belum diisi karena masih dalam proses evaluasi.
"Banyak aspek penilaian di situ, ada item-item yang harus dilengkapi, sehingga masih perlu kita pertimbangkan lagi," pungkasnya.
Adapun dua jabatan tersebut, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BACA JUGA:Polisi Bongkar Peredaran Sabu di Rumah Kontrakan
BACA JUGA:Bubarkan Balap Liar, 5 Motor Diamankan
Selain melantik pejabat eselon II, Bupati didampingi Wabup juga menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) 2 Kepala OPD dan 3 Camat.
Terpisah, Direktur RSUD HM Rabain Muara Enim Selamat Oku Asmana SKM MKes, mejelaskan, bahwa jabatan Direktur RSUD HM Rabain Muara Enim diatur dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No 28 Tahun 2024 bahwa unsur pimpinan di rumah sakit dapat diisi oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit, tidak lagi harus secara mutlak dokter seperti dalam peraturan lama.
"Amanah jabatan yang diemban akan dijalankan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, medis dan SDM di RSUD HM Rabain," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Yones Tober ST SH MH, mengapresiasi upaya Bupati dalam melakukan pengangkatan pejabat struktural.
"Kami berharap proses ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kompetensi serta integritas pejabat yang diangkat," katanya.
Melalui fungsi pengawasan, kata dia, DPRD memantau proses pengangkatan pejabat untuk memastikan transparansi dan kesesuaian dengan regulasi.
Kami juga terbuka untuk menerima informasi dan aspirasi dari masyarakat terkait proses ini.
Dirinya menilai bahwa kompetensi, pengalaman, dan integritas adalah kriteria penting.
Pejabat yang diangkat harus mampu menjawab tantangan pelayanan publik dan pembangunan daerah dengan baik.
"Harapan kami adalah tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.
Kami mendukung upaya Bupati dan jajarannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya (ozi)