Faktor geografis, aksesibilitas, serta infrastruktur pendukung menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pusat pemerintahan daerah baru ini.
Beberapa kandidat kuat untuk menjadi ibu kota Kabupaten Bone Selatan antara lain Kecamatan Kajuara, Kecamatan Libureng, dan Kecamatan Tonra.
Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki potensi strategis serta infrastruktur yang lebih siap dibandingkan kecamatan lainnya.
Meskipun mendapat dukungan luas, pemekaran Kabupaten Bone Selatan masih terhambat oleh moratorium DOB yang diberlakukan sejak beberapa tahun terakhir.
Pemerintah pusat menilai bahwa pemekaran wilayah harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menambah beban fiskal negara.
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa daerah yang dimekarkan benar-benar memiliki kesiapan secara administratif, ekonomi, dan sosial.
Namun, aspirasi masyarakat terus disuarakan. Berbagai pertemuan dan diskusi antara pemangku kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun pusat, terus dilakukan untuk mencari solusi agar Bone Selatan dapat segera menjadi kabupaten definitif.
Berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, akademisi, hingga politisi lokal, terus mendorong realisasi pemekaran ini.
Mereka berpendapat bahwa pemekaran Kabupaten Bone Selatan akan memberikan dampak positif, seperti meningkatnya akses layanan pendidikan, kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Sejumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan juga telah menyuarakan aspirasi ini kepada pemerintah pusat.