Masyarakat Gelumbang akan memiliki identitas administratif yang lebih jelas dan kesempatan lebih besar untuk mengelola potensi daerahnya sendiri.
Moratorium pemekaran yang diterapkan pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir menjadi tantangan besar bagi daerah yang mengajukan pembentukan DOB.
Hanan Zulkarnain, Pembina Presedium Gelumbang, menegaskan bahwa pihaknya tetap optimis dan terus mendorong pemerintah agar mencabut moratorium tersebut.
“Kami berharap akselerasi pembangunan di Gelumbang dapat segera terealisasi, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Hanan.
Sementara itu, Komisi I DPRD Sumatera Selatan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk mempercepat proses pemekaran.
“Kita harus terus mengawal agar usulan ini menjadi prioritas pemerintah pusat,” ungkap salah satu anggota dewan.
Posisi Strategis Gelumbang dan Potensi Ekonomi
Gelumbang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Prabumulih.
Letak geografis ini memberikan potensi besar bagi Gelumbang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan.
Beberapa sektor unggulan yang dapat dikembangkan meliputi:
Pertanian dan Perkebunan: Kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas utama.
Industri Kecil dan Menengah (IKM): Banyaknya pelaku usaha lokal membuka peluang lapangan kerja.
Perdagangan dan Jasa: Sebagai daerah strategis, Gelumbang memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan.
Dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama suksesnya pemekaran Kabupaten Gelumbang.
Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa pemekaran ini benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi warga.
Pemekaran Kabupaten Gelumbang menjadi dambaan masyarakat yang ingin merasakan pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan yang lebih merata.
Dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi ekonomi yang memadai, Gelumbang diyakini mampu menjadi daerah otonomi baru yang mandiri.