PRABUMULIH, PALPOS.ID - Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur negara, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Prabumulih menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Reformasi Birokrasi.
Acara penting ini berlangsung pada Kamis, 2 Oktober 2025 di Ballroom Fave Hotel Prabumulih.
Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril SKom MM, serta jajaran pejabat tinggi Pemkot, antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Drs Mulyadi Musa MSi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mukhtar Edi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daswan, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Kehadiran pejabat lintas sektor tersebut mencerminkan bahwa agenda reformasi birokrasi tidak bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan memerlukan kerja sama seluruh elemen pemerintahan.
BACA JUGA:SK Menkumham Terbit, Ahmad Palo Dorong Konsolidasi Nasional PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh hanya dipandang sebagai program semata.
Menurutnya, reformasi birokrasi adalah kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan,” ungkap Franky Nasril.
Franky Nasril menegaskan, monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya formalitas. Monitoring dan evaluasi ini adalah momentum penting untuk mengidentifikasi capaian yang sudah diraih, hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang harus ditempuh ke depan.
BACA JUGA:Sat Intelkam Polres Prabumulih Terima Penyerahan Dua Pucuk Senjata Api Rakitan dari Masyarakat
BACA JUGA:Disergap Ipda Rinto Bulek, Kurir Narkoba di Prabumulih Nekat Telan Barang Bukti Sabu-Sabu
“Dengan begitu, reformasi birokrasi di Kota Prabumulih dapat semakin berkualitas dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Franky.
Franky juga menambahkan bahwa komitmen Pemkot Prabumulih melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah meningkatkan kinerja aparatur, memperkuat integritas, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Reformasi birokrasi di Indonesia sudah menjadi agenda nasional sejak era reformasi dan semakin diperkuat dengan regulasi dari pemerintah pusat.